Komisi DPR 1 Sukamta Menilai Bocornya Data Penduduk Akibat Lemah nya Ketahanan Cyber Indonesia

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti kebocoran yang disebut mencapai 279 juta information peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Namun, hasil temuan sementara Kemenkominfo, ada 100.002 data yang bocor. Sukamta menyatakan, bahwa hal ini sebagai cerminan bahwa ketahanan siber negara lemah.

"Sudah sangat sering terjadi kebocoran data pribadi di internet. Entah itu information pribadi di ranah swasta seperti information di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, juga data di instansi publik seperti bocornya data pasien Covid-19, data Pemilu di KPU, dan dugaan yang terbaru information BPJS Kesehatan demikian lemahnya ketahanan siber kita meskipun BPJS selalu maintenance agar keamanan information peserta terjamin kerahasiaannya," katanya, Jumat (21/5).

"Data BPJS Kesehatan ini sangat besar, 279 juta, termasuk data peserta yang sudah meninggal. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah complete penduduk Indonesia. Ini alarm bagi Indonesia!" ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah segera menginvestigasi kasus ini. Dia bilang, harus dicari di mana sumber kebocoran tersebut atau web site BPJS Kesehatan yang berhasil dibobol maupun telah diretasnya sistem informasi lain.

"Langkah-langkah mitigasi harus dilakukan agar data yang sudah terlanjur bocor tadi disetop penyebarannya dan dimusnahkan. Pemerintah juga harus memiliki antisipasi efek dari bocornya data ini, apakah setelah ini akan ada 'serangan' lain di dunia maya yang bisa mengguncang ketahanan siber kita," ujarnya.

Dia menuturkan, salah satu langkah yang urgen untuk dilakukan adalah penyelesaian pembahasan ialah RUU Pelindungan Information Pribadi (PDP). Sukamta bilang, pembahasannya PDP sedang stagnan karena ada perbedaan pandangan dalam hal penentuan bentuk otoritas Pelindungan data pribadi. Apakah lembaga independen atau dikelola oleh Kementerian Kominfo.

"Pembahasan sangat alot di situ. Seharusnya, kasus dugaan bocornya data BPJS Kesehatan ini menjadi tamparan bagi kita semua, bahwa bentuk otoritas yang paling tepat adalah lembaga independen," ucapnya.

"Bagaimana jadinya jika badan publik yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kegagalan Pelindungan data pribadi. Aneh rasanya kemudian badan publik menghukum sesama badan publik.

Sukamta mendorong agar hal tersebut segera menemukan titik temu kesepakatannya. Agar upaya perlindungan information pribadi bisa terlaksana.

"Agar upaya pelindungan information pribadi bisa segera memiliki payung hukum yang kuat terhadap badan personal, masyarakat termasuk juga badan publik," pungkasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Keinginan Para Fraksi di DPR Untuk Perbaiki UU Cipta Kerja Sesuai Putusan MK

Jakarta -  Mayoritas fraksi-fraksi di DPR ingin perbaikan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dilakukan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus, DPR ingin menjalankan putusan MK secara profesional. DPR akan menjalankan perubahan terhadap Omnibus Regulation Cipta Kerja sesuai amanat MK. "MK adalah lembaga yang objektif melakukan evaluasi terhadap perundang-undangan yang dihadirkan. Jadi, apa yang diminta diperbaiki tentu itu yang akan kita lakukan perubahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu kita harus profesional menyikapinya," ujar Guspardi kepada wartawan, Senin (6/12). Politikus frying pan ini bilang, DPR dan pemerintah akan segera membahas UU Cipta Kerja. Meski dalam putusan MK telah diberikan waktu maksimal dua tahun. "Karena sebagai lembaga negara yang salah satu tugsnya membuat undang-undang ingin mengedepankan sikap profesionalitas dan akan fokus...
Baca selengkapnya

Cak Imin Berharap Pada Tahun 2022 Ada Terobosan dan Inovasi Baru Untuk Hadapi Pandemi

Jakarta -  Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, tahun 2022 harus dihadapi dengan semangat dan optimis. Muhaimin mengatakan, dalam menghadapi pandemi Covid19 harus ada terobosan dan inovasi di 2022. "Bangsa ini menghadapi kesulitan yang luar biasa sepanjang tahun ini. 2021 segera berlalu, tahun 2022 segera datang. Kita menyambutnya dengan semangat dan sikap optimistis," ujar politikus yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangannya, Jumat (31/12). Ketua Umum PKB ini mengatakan, tidak boleh berpuas diri dan bersantai dengan keadaan. Menghadapi pandemi harus tetap berinovasi dan membuat terobosan. "Meski Bank Dunia dan IMF menyatakan ekonomi Indonesia tahun 2022 akan pulih mendekati keadaan sebelum pandemi, namun kita harus tetap berpikir inovatif dan membuat terobosan baru," kata Cak Imin. Diketahui, Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia bakal pulih setelah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 sejak 2020. Pada 2021, Financial instit...
Baca selengkapnya

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Minta Pemda Segera Perbaiki Input Data Covid-19 Untuk Mempengaruhi Penerapan Level PPKM

Jakarta -  Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperbaiki input information terkait perkembangan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Tito ingin information COVID-19 di daerah seakurat mungkin. "Kami harapkan information perkembangan COVID-19 senantiasa diperbaharui jangan data yang sudah lama dimasukkan lagi," kata Tito di Tanjung Pandan, Belitung, dikutip dari Antara, Kamis (2/9). Eks Kapolri itu meminta pemerintah daerah terus memperbaharui information perkembangan COVID-19. Mulai dari jumlah kasus positif hingga keterisian rumah sakit rujukan. "Baik information perkembangan kasus harian berapa pasien konfirmasi positif, sembuh dan yang meninggal dunia juga data seperti kapasitas isoter dan ketersediaan tempat tidur rumah sakit bagi penderita COVID-19," ucap Tito. Tito menjelaskan, information COVID-19 akan membantu pemerintah pusat dalam menentukan penerapan degree PPKM di daerah. Sehingga ia ingin masalah information ini benar-benar diperhatika...
Baca selengkapnya