Postingan

Sekjen Partai Gelora Ingatkan Waspada Politik Identitas di Pemilu 2024

Jakarta -  Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Siddiq mengungkapkan, kemungkinan politik identitas muncul dalam Pemilu 2024. "Kemunculan politik identitas itu, antara lain bisa muncul dari tokoh-tokoh politik yang rekam jejaknya menunjukkan keterkaitan dengan politik identitas. Kita sama-sama tahu, kini sudah muncul nama-nama tokoh dalam survei-survei calon presiden, termasuk yang dilakukan SMRC," kata Mahfuz dalam Webinar Moya Institute bertajuk 'Pandemi dan Siklus Politik Indonesia Jelang 2024 ', dikutip dari Antara Jumat (22/1). Di tengah pemilu 'rasa pandemi' itu, Mahfuz mengingatkan semua pihak untuk mengantisipasi munculnya kembali politik identitas yang menciptakan pembelahan atau polarisasi dahsyat di masyarakat. Padahal, menurut Mahfuz, pembelahan sebagai dampak dari Pemilu 2019 belum sepenuhnya hilang. Menurut Mahfuz, bila Pemilu 2024 diundur dua atau tiga tahun, hal itu akan memberikan peluang pada kelompok-kelompo

Cak Imin Berharap Pada Tahun 2022 Ada Terobosan dan Inovasi Baru Untuk Hadapi Pandemi

Jakarta -  Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, tahun 2022 harus dihadapi dengan semangat dan optimis. Muhaimin mengatakan, dalam menghadapi pandemi Covid19 harus ada terobosan dan inovasi di 2022. "Bangsa ini menghadapi kesulitan yang luar biasa sepanjang tahun ini. 2021 segera berlalu, tahun 2022 segera datang. Kita menyambutnya dengan semangat dan sikap optimistis," ujar politikus yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangannya, Jumat (31/12). Ketua Umum PKB ini mengatakan, tidak boleh berpuas diri dan bersantai dengan keadaan. Menghadapi pandemi harus tetap berinovasi dan membuat terobosan. "Meski Bank Dunia dan IMF menyatakan ekonomi Indonesia tahun 2022 akan pulih mendekati keadaan sebelum pandemi, namun kita harus tetap berpikir inovatif dan membuat terobosan baru," kata Cak Imin. Diketahui, Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia bakal pulih setelah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 sejak 2020. Pada 2021, Financial instit

Partai Gerindra Akui Komunikasi Intens Dengan PDIP Terkait Duet Prabowo-Pua Maharani

Jakarta -  Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak menampik adanya peluang berkoalisi dengan PDIP untuk mencalonkan Prabowo Subianto dengan Puan Maharani di Pilpres 2024 . Hal itu juga seiring dengan komunikasi antara PDIP dan Gerindra dilakukan saat ini berjalan dengan baik. "Kami dengan PDI udah, ya dalam arti hubungan kami dengan PDIP di Senayan, di kantor kami, bagus. Saya dengan Pak Hasto baik, teman-teman bagus. Jadi sebagai sebuah kemungkinan koalisi, ada," kata Muzani usai acara Kongres Tidar, Jakarta, Jumat (17/12) kemarin. Namun Muzani enggan membeberkan apakah nantinya duet Prabowo-Puan akan benar-benar akan terlaksana. Muzani hanya memastikan saat ini Gerindra dan PDIP sudah intens berkomunikasi sehingga tinggal menunggu waktu. "Itu akan lihat waktu nanti ya. Saya kira juga terus. Saya sudah bertanya sama kawan-kawan PDIP juga masih menunggu waktu. Semuanya menunggu waktu," pungkasnya. Untuk diketahui pada 29 November lalu, Dewan Presidium

Pemerintah Terus Menyoroti Hingga RUU Kekerasan Seksual Disahkan DPR

Jakarta -  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengapresiasi Badan Legislasi (Baleg) DPR yang sudah mengesahkan draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Pengesahan draf RUU usulan DPR RI tersebut sudah disahkan di Rapat Paripurna 8 Desember 2021. " Baleg DPR telah berhasil menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat serta menerjemahkan realita dan data seputar kekerasan seksual ke dalam komitmen yang kuat untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual dengan disetujuinya RUU TPKS," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (11/12). Sementara itu Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Gugus Tugas akan terus berkoordinasi dengan Baleg DPR dan stakeholder. Hal tersebut untuk mendukung proses percepatan pembentukan RUU TPKS. "Selama ini Gugus Tugas bergerak beriringan dengan Baleg DPR dan akan terus bersama-sama berkoordinas

Keinginan Para Fraksi di DPR Untuk Perbaiki UU Cipta Kerja Sesuai Putusan MK

Jakarta -  Mayoritas fraksi-fraksi di DPR ingin perbaikan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dilakukan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus, DPR ingin menjalankan putusan MK secara profesional. DPR akan menjalankan perubahan terhadap Omnibus Regulation Cipta Kerja sesuai amanat MK. "MK adalah lembaga yang objektif melakukan evaluasi terhadap perundang-undangan yang dihadirkan. Jadi, apa yang diminta diperbaiki tentu itu yang akan kita lakukan perubahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu kita harus profesional menyikapinya," ujar Guspardi kepada wartawan, Senin (6/12). Politikus frying pan ini bilang, DPR dan pemerintah akan segera membahas UU Cipta Kerja. Meski dalam putusan MK telah diberikan waktu maksimal dua tahun. "Karena sebagai lembaga negara yang salah satu tugsnya membuat undang-undang ingin mengedepankan sikap profesionalitas dan akan fokus

DPR Akan Segera Menggelar Rapat dengan Pemerintah Terkait Langka UU Cipta Kerja

Jakarta -  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya sudah menelaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam waktu dekat, pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan Badan Legislasi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya terkait hal tersebut. "Selama beberapa hari badan kajian DPR sudah membuat kajian dan dalam waktu dekat pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Baleg dan AKD terkait di DPR," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/11). Selanjutnya, DPR akan segera langsung menggelar rapat kerja bersama dengan pemerintah. Hal tersebut untuk membahas kajian yang sudah dilakukan. "Kita akan rencanakan sesudah itu untuk mengadakan rapat kerja dengan pemerintah untuk sama-sama membahas kajian yang sudah dikaji antara DPR dan pemerintah untuk menentukan nanti langkah lebih lanjut ke depan," ucapnya. Dia menambahkan, langkah selanjutnya harus dilakukan secara cepat. Pasalnya, DPR akan

Presiden Amerika Serikat Joe Biden Berniat Mencalonkan Lagi Jadi Capres AS Pada Pilpres 2024 Nanti

New Jersey -  Presiden Amerika Serikat Joe Biden bermaksud mencalonkan diri kembali pada pemilihan presiden 2024, kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan, Senin (22/11). Biden (79 tahun) telah mengalami penurunan tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dalam beberapa bulan terakhir. Perkembangan itu membuat beberapa anggota Partai Demokrat bertanya-tanya mengenai kemungkinan Biden tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan presiden selama empat tahun lagi. "Dia akan mencalonkan diri lagi. Itu niatnya," kata Psaki saat Biden berangkat dengan pesawat Flying force One untuk menghadiri acara Thanksgiving bersama pasukan AS di Ft Bragg, Carolina Utara, seperti dilansir Antara mengutip Reuters, Selasa (23/11). Para anggota partai Demokrat AS terguncang oleh kemenangan Partai Republik dalam pemilihan di Negara Bagian Virginia pada awal November dan kemenangan tipis Demokrat di New Jersey. Sejumlah pertanyaan telah muncul tentang kelangsungan karir Wakil Presiden AS K