futterbug-flutterbug

Jakarta -  Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak menampik adanya peluang berkoalisi dengan PDIP untuk mencalonkan Prabowo Subianto dengan Puan Maharani di Pilpres 2024 . Hal itu juga seiring dengan komunikasi antara PDIP dan Gerindra dilakukan saat ini berjalan dengan baik. "Kami dengan PDI udah, ya dalam arti hubungan kami dengan PDIP di Senayan, di kantor kami, bagus. Saya dengan Pak Hasto baik, teman-teman bagus. Jadi sebagai sebuah kemungkinan koalisi, ada," kata Muzani usai acara Kongres Tidar, Jakarta, Jumat (17/12) kemarin. Namun Muzani enggan membeberkan apakah nantinya duet Prabowo-Puan akan benar-benar akan terlaksana. Muzani hanya memastikan saat ini Gerindra dan PDIP sudah intens berkomunikasi sehingga tinggal menunggu waktu. "Itu akan lihat waktu nanti ya. Saya kira juga terus. Saya sudah bertanya sama kawan-kawan PDIP juga masih menunggu waktu. Semuanya menunggu waktu," pungkasnya. Untuk diketahui pada 29 November lalu, Dewan Presidium...

Jakarta -  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengapresiasi Badan Legislasi (Baleg) DPR yang sudah mengesahkan draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Pengesahan draf RUU usulan DPR RI tersebut sudah disahkan di Rapat Paripurna 8 Desember 2021. " Baleg DPR telah berhasil menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat serta menerjemahkan realita dan data seputar kekerasan seksual ke dalam komitmen yang kuat untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual dengan disetujuinya RUU TPKS," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (11/12). Sementara itu Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Gugus Tugas akan terus berkoordinasi dengan Baleg DPR dan stakeholder. Hal tersebut untuk mendukung proses percepatan pembentukan RUU TPKS. "Selama ini Gugus Tugas bergerak beriringan dengan Baleg DPR dan akan terus bersama-sama berkoordinas...

Jakarta -  Mayoritas fraksi-fraksi di DPR ingin perbaikan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dilakukan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus, DPR ingin menjalankan putusan MK secara profesional. DPR akan menjalankan perubahan terhadap Omnibus Regulation Cipta Kerja sesuai amanat MK. "MK adalah lembaga yang objektif melakukan evaluasi terhadap perundang-undangan yang dihadirkan. Jadi, apa yang diminta diperbaiki tentu itu yang akan kita lakukan perubahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu kita harus profesional menyikapinya," ujar Guspardi kepada wartawan, Senin (6/12). Politikus frying pan ini bilang, DPR dan pemerintah akan segera membahas UU Cipta Kerja. Meski dalam putusan MK telah diberikan waktu maksimal dua tahun. "Karena sebagai lembaga negara yang salah satu tugsnya membuat undang-undang ingin mengedepankan sikap profesionalitas dan akan fokus...