futterbug-flutterbug

Jakarta -  Keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya elderly dan pendiri partai Sabam Sirait. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP akan memberi penghormatan kepada Sabam melalui protokol partai. "Pagi ini saya melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri. Seluruh keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan bela sungkawa yang mendalam, dan dengan mengingat jasa-jasa Pak Sabam Sirait yang dikenal sebagai deklarator Partai ketika fusi Partai dilakukan pada tahun 1973 menjadi PDI, maka Partai memberi penghormatan pada Almarhum Bapak Sabam Sirait melalui protokol Partai," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (30/9). Dia mengungkapkan, Sabam merupakan politikus senior yang memiliki pengalaman panjang dalam mengabdi pada bangsa dan negara. Atas jasanya yang besar, seluruh anggota dan kader PDIP memberikan penghormatan terbaik dan memberikan doa. "Almarhum dalam sejarah pengabdian di PDI tercatat menjadi Sekjen PDI da...

Jakarta -  Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis hasil temuan riset terkait sejumlah gangguan yang kerap diterima bagi para pemilih terhadap hak memilih (citizen reductions) saat dimulainya kontestasi pemilu maupun pilkada. Peneliti Perludem, Mahardhika menyebut dari hasil risetnya sampai saat ini ditemukan setidaknya ada tiga kategori gangguan bagi pemilih. Pertama yakni, diskriminasi dalam regulasi kepada para pemilih. "Kepemilikan KTP elektronik sebagai syarat pemilih. Kita bisa simpulkan dari putusan MK bahwa kepemilikan KTP elektronik adalah syarat mutlak, syarat administrasi seseorang untuk bisa memilih, penggantinya hanyalah suket," kata Dhika saat sesi webinar yang digelar Perludem, Kamis (23/9). Oleh karena itu, Dhika mengidentifikasi masih ada potensi seseorang mengalami gangguan hak pilih secara sistem karena tidak tercatat dalam KTP elektronik yang bisa dialami oleh masyarakat adat atau transperempuan. Selain itu terkait gangguan regulasi lai...

Jakarta -  DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Mendagri, KPU RI, serta Bawaslu RI, membahas persiapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. Rapat akan mengambil keputusan penyelenggaraan Pemilu 2024. Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi membenarkan rapat dengan Komisi II DPR RI akan digelar pada Kamis (16/9) pukul 10.00 WIB. "Betul. Sesuai surat undangan Kamis (16/9), pukul 10.00 WIB akan diselenggarakan RDP di Komisi II," ujar Dewa kepada wartawan, dikutip Kamis (16/9). Rapat ini melanjutkan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, dan Bawaslu yang sebelumnya ditunda untuk mengambil keputusan lantaran Mendagri Tito Karnavian tidak bisa hadir karena ada tugas dari Presiden Joko Widodo. "Dalam surat disebutkan agendanya adalah melanjutkan raker dan RDP tanggal 6 September 2021," ujar Dewa. Sebelumnya Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, rapat kerja DPR dengan pemerintah dan penyelenggara Pemilu 6 September lalu untuk membahas k...

Jakarta -  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap dua penyelenggara pemilu. Ketua Majelis Teguh Prasetyo mengatakan bahwa DKPP menggelar sidang putusan kode etik penyelenggara pemilu dengan program pembacaan putusan terhadap sembilan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) pada tanggal 8 September 2021. DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap anggota KPU Kabupaten Banjar Abdul Karim Omar dan anggota KPU Kabupaten Maros Mujaddid. Abdul Karim Omar merupakan teradu dalam Perkara Nomor 140-PKE-DKPP/V/2021. Perkara tersebut telah diperiksa dalam sidang yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021. "Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Abdul Karim Omar selaku anggota KPU Kabupaten Banjar terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Teguh dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Rabu (8/9). Sementara itu, Mujaddid berstatus sebagai Teradu I dalam Perkara Nomor 159-PKE-DK...

Jakarta -  Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperbaiki input information terkait perkembangan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Tito ingin information COVID-19 di daerah seakurat mungkin. "Kami harapkan information perkembangan COVID-19 senantiasa diperbaharui jangan data yang sudah lama dimasukkan lagi," kata Tito di Tanjung Pandan, Belitung, dikutip dari Antara, Kamis (2/9). Eks Kapolri itu meminta pemerintah daerah terus memperbaharui information perkembangan COVID-19. Mulai dari jumlah kasus positif hingga keterisian rumah sakit rujukan. "Baik information perkembangan kasus harian berapa pasien konfirmasi positif, sembuh dan yang meninggal dunia juga data seperti kapasitas isoter dan ketersediaan tempat tidur rumah sakit bagi penderita COVID-19," ucap Tito. Tito menjelaskan, information COVID-19 akan membantu pemerintah pusat dalam menentukan penerapan degree PPKM di daerah. Sehingga ia ingin masalah information ini benar-benar diperhatika...